Penyuluh Agama dan Auditor Halal Garda Terdepan Pencerahan Umat

menteri pembekalan1

Ciputat (9 Mei 2018). Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memberikan pembekalan dan dialog bersama peserta diklat dari Balai Diklat Keagamaan (BDK) seluruh Indonesia melalui video conference. Acara ini berlokasi di Aula Kampus Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, Jl. Ir. H. Juanda, No. 37 Ciputat Tangerang Selatan yang fokus pada tema Diklat Teknis Substantif Penyuluh Agama Non – PNS Angkatan I dan II serta Diklat Teknis Substantif Calon Auditor Halal Angkatan I dan II.

 

Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Abd. Rahman Mas’ud dalam kata laporannya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Menag yang setiap kedatangannya selalu memberikan inspirasi dan motivasi bagi segenap pegawai Balitbangdiklat.

 “Sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2015, diklat tidak hanya diberikan kepada PNS saja tetapi Non PNS yang melaksanakan tugas dan fungsi di Kementerian Agama. Saat ini terdapat 50.701 orang Penyuluh Agama Non – PNS yang terdiri dari Penyuluh Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu. Badan Litbang dan Diklat pada tahun 2017 dan tahun 2018 ini sudah dan akan mendiklat Penyuluh Agama Non PNS sebanyak 19.238 orang, atau abru 37,94 %. Masih ada sekitar 31.463 orang Penyuluh Agama Non PNS yang belum mengikuti diklat,” paparnya Mas’ud saat memberikan sambutan.

Terkait Diklat Calon Auditor, inilah diklat perdana pembentukan Auditor Halal dalam rangka memenuhi tuntutan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Diklat ini merupakan proses awal yang harus diikuti dengan tahapan selanjutnya, yaitu tes kompetensi (competence test) dan sertifikasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pada diklat ini, terdapat 60 orang peserta. Jumlah tersebut masih jauh dari angka kebutuhan Auditor Halal yang mencapai lebih dari 1.000 orang. Diklat Substantif Teknis Substantif diikuti 630 orang Penyuluh Agama Non PNS, 60 orang Calon Auditor Halal, dan 260 orang peserta diklat lainnya yang juga ingin mengikuti pembekalan ini. Jadi total ada 950 orang peserta diklat di forum ini maupun yang terhubung melalui video conference.

Jumlah tersebut berasal dari Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan dan 11 Balai Diklat Keagamaan (BDK) seluruh Indonesia, seperti BDK Aceh, BDK Medan, BDK Padang, BDK Palembang, BDK Jakarta, BDK Bandung, BDK Semarang, BDK Surabaya, BDK Denpasar, BDK Makassar, dan BDK Manado.

Dalam uraian arahannya, Menag menyatakan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pelaksanaan diklat ini. Mereka yang mengikuti diklat teknis substantif ini adalah orang-orang pilihan. Mereka diharapkan di masa depan menjadi Penyuluh Agama Non PNS dan Auditor Halal yang kompeten dan cakap dalam tugas dan fungsinya di masing-masing tempat pengabdiannya.

Dalam pandangan Menag RI, Penyuluh Agama dan Auditor Halal memiliki peran yang sangat strategis. Keduanya adalah ujung tombak pelaksanaan misi pertama Kementerian Agama, yaitu Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama. Disebut ujung tombak sebab Penyuluh Agama dan Auditor Halal berada di garda terdepan yang akan memberikan pencerahan kepada umat agar memahami dan mengamalkan ajaran agamanyaa secara benar.

Di pundak Penyuluh Agama bertumpu tugas memahamkan ajaran agama yang sesuai dengan ajaran kitab suci (holy book). “Penyuluh Agama adalah pegawai yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan melalui bahasa agama dan pembangunan. Ada tiga peran utama seorang Penyuluh Agama, yaitu: Penyuluh Agama sebagai pembimbing masyarakat, Penyuluh Agama sebagai panutan, dan Penyuluh Agama sebagai penyambung tugas pemerintah.” tandasnya.

Begitu pula di pundak Auditor Halal bertumpu tugas mengawal pengamalan salah satu ajaran agama, yakni mengonsumsi barang dan jasa secara halal. “Sebagai pamungkas, beliau mengajak kepada seluruh Penyuluh Agama dan Auditor Halal untuk melaksanakan tugas dengan penuh Integritas, Profesionalitas, Inovasi, Tanggung Jawab, dan Keteladanan sesuai dengan 5 Nilai Budaya Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia. Khusus untuk Auditor Halal ada dua kata kunci (keyword) bagi mereka tersebut; yaitu pertama kemampuan dan kedua pemeriksaan. Kedua kata kunci ini akan selalu melekat pada tugas dan fungsi Auditor Halal.” tutupnya.

Pada kesempatan ini, tampak hadir para Pejabat Eselon I yakni Kepala Badan Litbang dan Diklat, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam), Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Pejabat Eselon II Kapusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, Sekretaris dan Kepala Pusat di BPJPH, para Pejabat eselon III dan IV, dan segenap karyawan Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Pelatihan. []

Nasrullah Nurdin/diad

Sumber: balitbangdiklat.kemenag.go.id


Print   Email